Artikel

Oleh: Muhammad Rakhmat Alam, Lc[1]

Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam bulan Hijriah, dan salah satu dari empat bulan suci dan  agung dalam Islam. Pada artikel ini penulis akan menjelaskan beberapa hal penting yang harus diketahui seorang Muslim terkait Bulan Muharram.

1. Keutamaan Bulan Muharram

Bulan Muharram adalah salah satu bulan suci yang dimuliakan Allah SWT dan disebutkan dalam Kitab-Nya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (zulkaedah, zulhijjah, muharram & rajab). Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu,” (At-Taubah: 36 ).

Allah SWT memuliakan bulan ini dari bulan-bulan lainnya, bahkan muharram disebut sebagai bulan Allah. Allah SWT melekatkan nama Nya pada bulan muharram sebagai bentuk kemuliaan bulan tersebut, dan sebagai isyarat bahwa Allah sendirilah yang mengagungkan bulan tersebut. Dan tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang dapat menyangkalnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar –raḍiyallāhu ‘anhu- bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan dan di antaranya ada empat bulan yang suci. Tiga berturut-turut, yaitu Zulqa’dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan keempatnya adalah bulan Rajab antara Jumada dan Sya’ban“.[2]

Para ulama berpendapat bahwa Muharram adalah bulan suci yang terbaik. Ibnu Rajab berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang bulan suci mana yang lebih baik? Al-Hassan dan yang lainnya berkata: Yang terbaik dari bulan-bulan haram adalah bulan Allah yaitu Muharram, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh para ulama mutaakhirin. Namun Ibnu Rajab menambahkan bahwa maksud bulan Muharram adalah bulan terbaik tentunya setelah Bulan Ramadhan.[3]

Di antara keutamaan bulan Muharram adalah banyak nya musuh Nabi SAW yang akhirnya memeluk Islam di bulan haram ini, di antaranya yaitu Abi Salamah, Thumama bin Athal, Uyaina Bin Hisn, dan lainnya.

• Ketentuan-ketentuan Penting pada Bulan Muharram

Pertama: Tentang Larangan Berperang di dalamnya

Di antara ketentuan bulan Allah Muharram adalah larangan memulai pertempuran atau peperangan pada bulan itu. Ibnu Katsir -semoga Allah merahmatinya- mengatakan: Para ulama berbeda pendapat tentang larangan memulai pertempuran di bulan suci: Apakah aturan itu larangan tersebut sudah dimansukh (dibatalkan/dihapus) atau masih berlaku hukumnya? Mengenai hal ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama, yaitu yang paling terkenal atau masyhur di kalangan mufassirin dan fuqaha adalah aturan larangan berperang di bulan Muharram telah dimansukh atau dihapus dan dibatalkan, berdasarkan firman Allah SWT: ”maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (at-Taubah:36). Dilalah nya adalah ayat tersebut membolehkan memerangi kaum musyrikin pada bulan haram. Selain itu didukung dengan fakta beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Thoif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan haram.[4]

Pendapat Kedua, pendapat bebagian kecil ulama: Bahwa dilarang berperang di bulan haram, dan larangan berperang di bulan haram tidak dibatalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (al-Baqarah ayat 194) dan “Maka ketika bulan suci (haram) telah berlalu, perangilah orang musyrik” (at Taubah ayat 5).

Kedua: Tentang Keutamaan puasa Muharram

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan keutamaan puasa bulan Allah Muharram, dengan sabdanya: “Puasa terbaik setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, Muharram”.[5] Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadits di atas: Apakah hadits tersebut menunjukkan untuk puasa sebulan penuh atau sebagian saja? Sebagian ulama berpendapat Zhohir dari hadits tersebut menunjukkan keutamaan puasa satu bulan Muharram, dan sebagian ulama menafsirkannya sebagai anjuran untuk lebih banyak berpuasa di bulan Muharram, bukan satu bulan penuh. Hal ini berdasarkan Riwayat dari Aisyah -semoga Allah meridhoinya- : “Saya belum pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadhan, dan saya belum pernah melihatnya dalam sebulan lebih banyak puasa daripada bulan Sya’ban”.[6]

Ketiga: Tentang Hari Asyura

Asyura adalah hari kesepuluh bulan Muharram, hari tersebut memiliki keistimewaan, dan berpuasa pada hari tersebut memiliki keutamaan yang telah dikhususkan oleh Allah Swt, bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk puasa ‘asyura.

1. Keutamaan hari Asyura:

Ashura adalah hari ke sepuluh bulan muharram, yaitu hari di mana Allah Swt. menyelamatkan Musa dan kaumnya yaitu Bani Israil, dan menenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai rasa syukur pada Allah Swt yang kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas -semoga Allah meridhoinya-  dia berkata: “Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan dia menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, dan mereka kaum yahudi ditanya tentang itu, dan mereka berkata: Ini adalah hari di mana Tuhan menjadikan Musa dan Bani Israel menang atas Firaun, jadi kami berpuasa untuk menghormatinya, kemudian Rasulullah berkata: ‘Kami lebih berhak atas Musa dari pada kalian, maka Nabi SAW memerintahkan (para sahabat) berpuasa (pada hari tersebut)”.[7] Diriwayatkan dalam hadits shahih bahwa Nabi SAW tetap melakukan puasa ‘asyura setelah peristiwa Fathu Makkah dan setelah ada perintah puasa Ramadhan, bahkan Nabi SAW berazam untuk puasa pada 9 muharram (tasu’a) sebelum wafatnya untuk membedakan puasa kaum muslimin dengan kaum yahudi.

• Keutamaan puasa Asyura:

Adapun keutamaan berpuasa pada hari Asyura ditunjukkan oleh hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Abu Qatada –radhiyallahu ‘anhu-, di mana Nabi SAW ditanya tentang puasa pada hari Arafah dan puasa Asyura? Rasulullah bersabda: “Puasa pada hari Arafa (9 Zulhijjah), Aku berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa pada tahun sebelumnya dan tahun setelahnya, dan puasa pada hari ‘Asyura (10 Muharram), aku berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya.” [8] Jika seorang Muslim berpuasa pada hari kesepuluh Muharram, dia akan mendapatkan pahala yang besar diampuni dosa-dosanya tahun sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda: “Puasa terbaik setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah Muharram.”

• Bid’ah pada hari Asyura

Ada dua kelompok yang melakukan bid’ah pada hari asyura. Pertama yaitu sekte Yahudi dimana Asyura menjadi musim pesta dan kegembiraan namun dengan perbuatan yang sangat buruk seperti pesta mabuk khamar, melakukan ritual seks,  memasak dan memakan makanan yang di luar kelaziman dan lainya.

Kedua yaitu sekte Syi’ah yang merayakan Asyura sebagai hari berkabung dan ratapan atas peristiwa terbunuh Al-Hussein bin Ali -semoga Allah meridhoinya-, namun mereka merayakan dengan perbuatan buruk seperti melantunkan syair ratapan disertai dengan memukul badan dan tubuh hingga terluka dan berdarah, mereka juga menyebar berita bohong mengenai peristiwa terbunuhnya Imam Hussein dari kejadian sebenarnya, yang mana tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah, dan memecah belah persatuan Islam.

Semoga kita kaum muslim selalu berada dalam persatuan, mengamalkan sunah dan ibadah di bulan Muharram sesuai dengan tuntunan sunah Rasulullah SAW dan para sahabat seperti perbanyak puasa, bersedekah, mendirikan qiyamul lail, menjalin silaturahim yang baik dengan keluarga dan tetangga. Wallahu a’lam

---

[1] Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Sanggau (APP 2021)

[2] Hadits Shahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

[3]  Ibn Ahmad Rajab al-Hanbali; Lathaif al ma’arif, Daar Ibn Katsir, Damaskus, 2020, hlm 70

[4] Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur’anul ‘Azhiim

[5] Hadits Shahih Riwayat Imam Muslim

[6] Hadits Shahih Riwayat Imam Muslim

[7] Hadits Shahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

[8] Hadits Shahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

Artikel-Alam

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pascaperceraian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan melalui studi kepustakaan serta data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut’ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang serta seperdua harta bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pemeliharaan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan menyatakan bahwa laki-laki selaku ayah tersebut dianggap tidak mampu maka biaya tersebut juga menjadi tanggungjawab perempuan selaku ibu dari anaknya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kata Kunci : hak-hak perempuan, hak-hak anak, pascaperceraian

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan tidak lain adalah kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam berumah tangga yang dilandasi kecintaan lahir dan batin antara pasangan suami istri tersebut. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pada kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan karena apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan terjadi kemudharatan bagi keduanya. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.

Menurut KHI, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni (1) Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. (2) Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama. (3) Atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya. Kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kedudukan pengadilan agama menjadi penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi anak secara adil dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah.

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Masalah dalam penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak pascaperceraian menurut peraturan perundang-undangan?

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka[1]. Sehubungan dengan metode penelitian yuridis-normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang menjadi sumber rujukan utama.

PEMBAHASAN

Perkawinan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang saling berkaitan. Di Indonesia, perceraian termasuk bagian dari hukum perkawinan dan keperdataan. Jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin tersebut yang kemudian mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, menyebutkan perceraian harus sesuai dengan alasan hukum:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akhibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Setelah perceraian terjadi, terdapat konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang muncul untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

Perlindungan Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya.Kewajiban dari mantan suami yangberupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak.Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak.[2]

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

1. Nafkah mut’ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut’ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, nafkah mut’ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.
3. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.
4. Mahar terhutang

Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama. Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975)

Perlindungan Hak-hak Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
4. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,
7. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[3]

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban tehadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian.

SIMPULAN

1. Hak-hak seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mut’ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarannya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan.
2. Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Soekanto, Soerjono  dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Khoiri, Khoiri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin.

Iksan, Adnan dan Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, Jurnal Fundamental, Vol. 9, No. 1, Januari 2020, Bima

Sholeh Aziz, Dian Rachmat dan Aah Tsamarotul Fuadah, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, Jurnal CIC, Vol. 1, No.2, September 2019, Depok

Stepani, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara)”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 3, April 2015, Manado

---

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

[2] Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 559

[3] Achmad Khoiri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, hlm. 9