logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sanggau

Jln. Jenderal Sudirman km 7 No. 14 A, Kode Pos 78511 , Sanggau, Kalimantan Barat.

Dirjen Badilag buka Acara Review Pedoman APM

Dirjen Badilag buka Acara Review Pedoman APM

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id

Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi Sektditjen Badilag Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan Dirbiganis Dr. Chandra Boy Serosa, S.H., M.H. membuka acara review pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Bekasi, Rabu (20/3/2108).

Aco Nur berbicara bahwareview pedoman APM merupakan komitmen Ditjen Badilag dalam rangka melanjutkan peningkatan kualitas peradilan agama terutama menyangkut pelayanan pengadilan agama kepada masyarakat pencari keadilan.

Sejak tahun 2017, Ditjen Badilag telah melaksanakan dan menerapkan APM terhadap 359 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan 29 Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syaríyah Aceh di Seluruh Indonesia.

Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan pemeliharaan, pemantauan, menjaga konsistensi dan mengevaluasi penerapan Sistem APM dengan melakukan penyempurnaan dan review pedoman APM.

Aco Nur menegaskan keberhasilan suatu program salah satunya karena berkualitasnya pedoman. Untuk itu, Ditjen Badilag menghadirkan beberapa pihak yang memiliki kompetensi yaitu beberapa Asesor APM serta Auditor Badan Pengawasan MA RI.

Dirjen berharap selama 3 hari kegiatan dapat menghasilkan pedoman APM yang mengakomodir perkembangan dan kebutuhan peradilan agama. Saat ini peradilan agama sudah menerapkan register dan keuangan perkara secara elektonik. Diharapkan juga, pedoman yang baru dapat mengakomodir Zona Integitas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Aco Nur berpesan bahwa dalam mengakomodir ZI dalam Pedoman APM harus sesuai dengan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Terkait ZI, kembali mengingatkan pimpinan Pengadilan Agama sampai kebawahnya harus mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun ZI. Dan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada semua unsur Pengadilan Agama dimulai dari Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera sampai dengan Pegawai Tidak Tetap.

Aco Nur berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi batu lompatan menuju peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, beorientasi melayani masyarakat sehingga kinerja dan pelayanan peradilan agama menjadi semakin berkualitas dan semakin memuaskan masyarakat pencari keadilan. (abu jahid – hirpan hilmi)







Info Perkara Anda

Informasi Perkara Banding
Pencarian Cepat Informasi Perkara bagi masyarakat umum dan Para Pencari Keadilan yang ingin mengetahui status perkaranya.

Rekapitulasi & Statistik Perkara SIPP

Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja Pengadilan  Agama  SanggauLebih Lanjut

 

disajikan juga kinerja dari Pengadilan Agama Sanggau berupa Statistik Perkara sebagai bentuk transparansi dan layanan informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Agama Sanggau. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.

 

Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :


Cari di Pengadilan Agama Sanggau :


Daftar Putusan Pengadilan Agama Sanggau

Daftar Putusan Pengadilan TinggiBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut