logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sanggau

Jln. Jenderal Sudirman km 7 No. 14 A, Kode Pos 78511 , Sanggau, Kalimantan Barat.

Mahkamah Agung Berkomitmen Galakkan Zona Integritas

Mahkamah Agung Berkomitmen Galakkan Zona Integritas

Jakarta – Humas: Keberhasilan tujuh satker Mahkamah Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penganugerahan gelar Pemimpin Perubahan kepada Ketua Mahkamah Agung mendorong lembaga penegak hukum ini untuk terus menggalakkan pembangunan zona integritas. Bahkan, untuk tahun 2019, ditargetkan setengah dari jumlah satker dibawah Mahkamah Agung bisa meraih predikat tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum saat membuka kegiatan Entry Meetingdan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung Tahun 2018, Senin (21/01/2019). Acara yang berlangsung di Ruang Wirjono tersebut, selain dihadiri oleh Pejabat Eselon 1 dan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Drs. Agus Uji Hantara, M. E beserta Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurut Pudjoharsoyo, arti penting dari pencapaian predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) satuan-satuan kerja dibawah Mahkamah Agung tahun 2018 adalah keberhasilan Mahkamah Agung melakukan pembenahan-pembenahan terhadap peranan dan fungsinya sesuai dengan parameter-parameter reformasi birokrasi yang telah ditentukan secara nasional.

Tiga Langkah Menggalakkan Pembangunan Zona Integritas

Untuk terus mengembangkan pembangunan zona integritas di Mahkamah Agung, Pudjoharsoyo menekankan tiga langkah yang dapat dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Langkah pertama adalah memperkuat sosialisasi dan pembinaan. “Tim Reformasi Birokrasi harus sungguh-sungguh menjalankan proses ini,” himbau Pudjoharsoyo.

Langkah kedua, menurut Pudjoharsoyo adalah memberikan keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. “Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk menjadikan dirinya sebagai teladan dan role model dari pembangunan zona integritas,” ungkap mantan Ketua PN Jakarta Barat tersebut.

Wujud keteladanan tersebut diukur dari gerak langkah, pengadministrasian dan penganggaran kegiatan pembangunan zona integritas. “Semua harus selaras dengan semangat reformasi birokrasi, agar perubahan yang diharapkan bukan hanya perubahan pada tingkat kelembagaan, melainkan juga pada pribadi kita masing-masing,” jelas Pudjoharsoyo.

Dan langkah terakhir menurutnya adalah konsisten melaksanakan uji petik ke satker-satker untuk memastikan pengembangan zona integritas sudah sesuai dan sejalan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny H.V Hutauruk menjelaskan bahwa pada tahun 2018 nilai penilaian mandiri adalah 88,43.

Proses penilaian tersebut, menurut Jeanny telah dilaporkan tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung secara berjenjang kepada Kepala Badan Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung hingga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jeanny berharap evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB membawa hasil positif dengan diterimanya hasil penilaian tersebut oleh Tim Evaluator yang akan disampaikan dalam waktu dekat. (Humas/Mohammad Noor/photo pepy)

 







Info Perkara Anda

Informasi Perkara Banding
Pencarian Cepat Informasi Perkara bagi masyarakat umum dan Para Pencari Keadilan yang ingin mengetahui status perkaranya.

Rekapitulasi & Statistik Perkara SIPP

Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja Pengadilan  Agama  SanggauLebih Lanjut

 

disajikan juga kinerja dari Pengadilan Agama Sanggau berupa Statistik Perkara sebagai bentuk transparansi dan layanan informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Agama Sanggau. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.

 

Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :


Cari di Pengadilan Agama Sanggau :


Daftar Putusan Pengadilan Agama Sanggau

Daftar Putusan Pengadilan TinggiBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

 


  • Beranda PTA Pontianak

  • tidak dapat menampilkan berita ...