Tujuh Hakim Dari Lingkungan PTA Pontianak Ikuti Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan penyetaraan sertifikasi ekonomi syariah bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbang Diklat) Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Megamendung Bogor, Minggu-Rabu (11-14/11/2018).

“Pelatihan diikuti oleh sekitar 111 hakim dari seluruh Indonesia yang telah mengikuti diklat ekonomi syariah di Arab Saudi dan Sudan, beberapa tahun yang lalu. Dari sejumlah itu, ada 7 (tujuh) hakim Pengadilan Agama (PA) dari lingkungan PTA Pontianak,” ujar Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak yang juga peserta pelatihan, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH., saat dihubungi, Rabu (14/11/2018).

Lebih lanjut, Ketua PTA Pontianak menyebutkan ketujuh hakim itu adalah Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH. dan Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., MHum. (PTA Pontianak), H. Fahrurrozi, SHI., MH., Fajar Hernawan, SHI., MEI. dan Harisman, SHI. (PA Mempawah), H. Arif Budiman, Lc. MA.Hk. (PA Putussibau) dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., MHI. (PA Bengkayang).

Orang nomor wahid di PTA Pontianak itu menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya pelatihan penyetaraan sertifikasi ekonomi syariah. Sebab hakim-hakim yang telah disetarakan dapat menangani perkara ekonomi syariah.

Ditambahkannya, bahwa 11 (sebelas) Pengadilan Agama di Kalimantan Barat rata-rata sudah memiliki hakim ekonomi syariah. Baik yang telah mengikuti sertifikasi ekonomi syariah maupun mengikuti pelatihan penyetaraan sertifikasi ekonomi syariah.

“Ini menandakan bahwa seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Barat siap memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah sebagaimana menjadi kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Hakim Tinggi pada Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan, Dr. Sutomo, S.H., M.H., mengatakan bahwa Mahkamah Agung telah mengirim hakim-hakim peradilan agama ke Arab Saudi dan Sudan untuk belajar ekonomi syariah.

“Di Arab Saudi hakim-hakim mengikuti diklat ekonomi syariah di Ma’had ‘Ali lil Qadha (Lembaga Tinggi Peradilan) pada Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Sampai sekarang telah berjalan 4 kali atau 4 angkatan. Angkatan I tahun 2008, angkatan II tahun 2012, angkatan III tahun 2015 dan angkatan IV tahun 2016,” paparnya.

Dengan mengikuti pelatihan penyetaraan, sambungnya, hakim-hakim itu dipandang telah mengikuti sertifikasi ekonomi syariah sehingga akan diangkat menjadi hakim ekonomi syariah melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.