PA Bersama Pemkab dan Kemenag Sanggau Teken MoU Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan

Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pengadilan Agama Sanggau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dan Kepala Kontor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau Tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan Bagi Masyarakat Kabupaten Sanggau, Bertempat di Ruang Rapat Bupadi . Kamis (01/08) Pukul 10:00 WIB.

Hadir dalam Kegiatan tersebut Plt. Sekda Kabupaten Sanggau, Kemenag Kabupaten Sanggau, Kepala Dukcapil Kabupaten Sanggau dan Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sanggau.

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Sanggau  M. Toyeb, S.Ag,.M.H. menyampaikan kegiatan sidang terpadu ini merupakan program prioritas Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015.

Dengan adanya sidang Terpadu yang kali ini akan dilaksanakan di Kecamatan Parindu, maka secara langsung dapat memangkas biaya dan waktu karena Pihak Pengadilan Agama Sanggau langsung datang ke Lokasi, ke tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Sanggau. “ Tambah beliau dalam sambutannya.

Beliau menyampaikan pentingnya untuk membangun kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam menuntaskan permasalahan pemenuhan dokumen kependudukan ini melalui program Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Program ini diharapkan dapat meminimalisir pasangan nikah yang belum punya buku nikah. Apalagi saat ini, buku nikah begitu penting, terutama untuk pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan”. “ Ujar Ketua PA Sanggau.

Bupati Sanggau Paolus Hadi S.IP, M.Si  dalam sambutannya, sangat mendukung Pelayanan terpadu diwilayahnya karena masih banyak masyarakat di Kabupaten Sanggau  yang tidak mempunyai  Buku Nikah dan Akta Kelahiran sehingga masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.

‘’sidang Itsbat yang akan dilaksanakan ini untuk membantu masyarakat yang sudah menikah tapi belum memiliki buku Nikah, sehingga kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat kabupaten Sanggau tidak ngambang lagi dan akan tercatat dalam dokumen negara” Harapnya.

“setiap pristiwa perkawinan harus tercatat oleh petugas pencatat nikah dan memiliki buku nikah agar tercipta administrasi kependudukan yang tertib sehingga nantinya memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran serta kartu keluarga. Selain itu sebagai bukti outentik perkawinan serta menjamin hak-hak anak atau keturunan serta hak waris’’. ujarnya

Oleh karena itu, kita perlu melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Apa yang dimaksud dengan terobosan itu adalah pelaksanaan pelayanan terpadu antara instansi terkait. Sehingga apa yang disampaikan oleh pak Sekda dan Pak Ketua Pengadilan Agama tadi kami selaku Pemerintah Kabupaten Sanggau sangat mendukung dan menyambut baik, apapun itu karena menyangkut Masyarat”. Tambahnya.

Dalam Perjanjian Kerjasama itu pada intinya disebutkan bahwa pelaksanaan sidang terpadu adalah untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mewujudkan one day service, maka PA, KUA dan Dinas Dukcapil akan menyelenggarakan sidang terpadu untuk melakukan sidang itsbat nikah, pencatatan nikah dan pencatatan kelahiran.

Dalam pelayanan terpadu, pasangan suami-isteri yang sudah nikah secara sah menurut agama diitsbatkan pernikahannya oleh PA, kemudian atas dasar penetapan PA itu KUA mencatatkan pernikahan dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah. Sementara Dinas Dukcapil mencatatkan dan mengeluarkan Akta Kelahiran anak-anak dari pasangan yang pernikahannya sudah dicatatkan dan dikeluarkan Buku Nikahnya. 

Dalam MoU itu pada intinya disebutkan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan murah, maka PA, KUA dan Dinas Dukcapil akan menyelenggarakan pelayanan keliling bersama untuk melakukan sidang itsbat nikah, pencatatan nikah dan pencatatan kelahiran. (Arf)