SOSIALISASI HASIL PEMBINAAN KPTA PONTIANAK

Ketua Pengadilan Agama Sanggau, Drs. Juaini, S.H., memberikan pengarahan sekaligus menyampaikan sosialisasi hasil pembinaan KPTA Pontianak, Kamis, 16 November 2017.

Didampingi Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris PA Sanggau, beliau menyampaikan poin-poin hasil pembinaan yang diadakan di Pontianak pada tanggal 15 November 2017. Dalam sosialisasi ini, beliau menyampaikan agar seluruh aparatur PA Sanggau memperhatikan dan melaksanakan maklumat Ketua Mahkamah Agung No. 1/Maklumat/KMA/IX/2017, tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dalam maklumat tersebut dijelaskan bahwa Pimpinan Pengadilan hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap prilaku hakim dan pegawai baik di dalam maupun di luar kedinasan sehingga tidak ada lagi hakim dan aparatur melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat institusi.

Oleh karena itu, hendaknya para pimpinan dan atasan langsung dari aparatur memperhatikan segala aturan yang berkaitan dengan pengawasan, antara lain Perma  No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan  Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Perma No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dalam kesempatan ini ketua menekankan secara khusus terhadap para aparatur yang berkaitan dengan persidangan dari hakim, panitera hingga jurusita/jurusita pengganti agar bertindak profesional dan disiplin dalam bekerja, baik dalam melakukan pemeriksaan, pembuatan putusan, pembuatan BAS, maupun penyampaian panggilan dan pemberitahuan putusan. Apalagi, saat ini di era yang mengedepankan transparansi dan berbasis online, bahwa segala tingkah laku aparatur di daerah dapat diawasi secara langsung oleh para atasan yang berada di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak maupun di Mahkamah Agung dengan adanya CCTV yang dapat diakses secara online.

Sementara untuk aparatur secara umum, ketua menekankan optimalisasi penggunaan absensi  dengan finger scan. Karena ke depan, perhitungan remunerasi akan mempertimbangkan absensi melalui finger scan sebagai dokumen yang valid dalam menentukan besaran remunerasi yang diterima pegawai. Oleh karena itu, wajib hukumnya menggunakan finger scan baik ketika absen masuk maupun pulang.

Namun demikian, bapak ketua menekankan bahwa segala aturan tersebut sejatinya adalah dalam rangka kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, sebagai bawahan jangan merasa tertekan dengan pengawasan dan teguran dari atasan. Hendaknya pengawasan tersebut dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki kinerja kita.

Diharapkan dengan memperhatikan dan melaksanakan maklumat Ketua Mahkamah Agung tersebut, kasus-kasus yang menimpa Mahkamah Agung belakangan ini, baik yang berbentuk OTT dari aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan polisi) maupun lainnya yang turut menciderai kredibilitas MARI, tidak lagi terulang. Karena seperti yang disampaikan dalam poin terakhir dari maklumat Ketua MA tersebut, bahwa Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakum maupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan.