Sosialisasi Hasil Rakor; PA Sanggau siap menyambut SAPM

Senin, 11 September 2017,  Pengadilan Agama Sanggau mengadakan sosialisasi hasil rapat koordinasi  Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat yang diadakan di PTA Pontianak pada hari rabu 6 September 2017. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sanggau.  Dalam sosialisasi ini Ketua Pengadilan Agama  Sanggau, Drs. Juani, S.H menyampaikan beberapa poin terkait hasil rakor, di antaranya adalah  tentang sosialisasi UU NO. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa posisi seluruh badan Peradilan itu sama dan sejajar.  Ketika ada acara resmi di provinsi atau di kabupaten/kota posisi antara Pimpinan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama sejajar atau berdampingan. Selain itu dalam UU ini juga disebutkan mengenai tata cara pelaksanaan upacara bendera dan upacara bukan bendera dan hendaknya seluruh instansi mempedomaninya.

Selanjutnya dipaparkan program Mahkamah Agung tentang kewajiban setiap lembaga peradilan memperoleh Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Sebagaimana dipaparkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Sebagai bentuk respon dari program MA tersebut, Ketua PA Sanggau menekankan agar seluruh pegawai Pengadilan Agama Sanggau harus siap dan turut serta menjadikan lembaga ini memperoleh SAPM.  Oleh karena itu akan segera dibentuk tim untuk memastikan terealisasinya SAPM  tersebut. Salah satu bentuk untuk memperoleh SAPM adalah menjaga kebersihan kantor; seluruh ruangan tidak terkecuali wc/kamar mandi baik yang ada di luar ruangan maupun yang berada di dalam ruangan. Selanjutnya penyediaan blanko survey kepuasan pengunjung baik di meja informasi maupun meja pelayanan.

Sementara mengenai administrasi perkara/persidangan, disinggung tentang persoalan relaas panggilan apakah termasuk bagian dari berkas perkara sehingga diberi nomor halaman atau hanya merupakan lampiran dari berkas tersebut sehingga tidak perlu diberikan nomor halaman. Dalam rakor disimpulkan bahwa relaas termasuk bagian dari berkas sehingga harus diberi nomor halaman. Demikian pula KPTA Pontianak mewanti-wanti agar hakim lebih jeli dan hati-hati dalam setiap memutuskan perkara.  Dalam perceraian misalnya, jika hanya karena faktor perselisihan murni tidak dapat dijadikan alasan untuk dikabulkannya perceraian tersebut kecuali jika perselisihan itu disertai dengan percekcokan dan pertengkaran.

Semoga hasil rakor ini bermanfaat sebagai legal standing bagi Pengadilan Agama Sanggau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat . Amin