Mantapkan Pembangunan Zona Integritas Tim Pendampingan ZI PTA Pontianak Tempuh Perjalanan 10 Jam lebih

Setelah menempuh perjalanan darat yang panjang dan melelahkan selama kurang lebih 10 Jam dari Kabupaten Ketapang menuju Sanggau dengan menggunakan kendaraan dinas, Tim Pendampingan Zona Integritas PTA Pontianak yang di Ketuai Oleh Drs. M. Shaleh. M.Hum (Wakil Ketua PTA Pontianak)  dan  Hj. Eet Mulyati, S.H.,M.H. ( Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian) berbekal surat Tugas Nomor W14-A/1122/KP.01.1/VI/2020 untuk melaksanakan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2020 pada tanggal 5 s.d. 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Ketapang dan Pengadilan Agama Sanggau Kelas II.

Setibanya di PA Sanggau tim langsung melakukan tugasnya mulai dari mengecek dan mengamati sarana dan prasarana lingkungan Gedung Kantor PA Sanggau. Tiap ruangan dan Meja PTSP tidak luput dari pantauan guna untuk mengecek apakah PA Sanggau sudah menerapkan program 5R. kemudian dilanjutkan telusur dokumen Eviden pada 6 Area ZI.

Menurut Ketua Tim Pendampingan Drs. M. Shaleh. M.Hum setelah melihat keadaan di PA Sanggau untuk Budaya kerja 5R sudah diterapkan dengan baik namun ada  sedikitnya terdapat Beberapa catatan dari Tim Pendamping terkait pembangunan Zona Integritas ini. Beliau mengharapkan agar Pengadilan Agama Sanggau mampu mewujudkan pelayanan  yang baik dengan berorientasi terhadap kepuasan masyarakat, juga menegaskan pentingnya pembangunan zona integritas pada satuan kerja guna mewujudkan reformasi birokrasi yang komprehensif dan berkesinambungan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan evaluasi serta penguatan kerja melalui upaya pembangunan zona integritas, dan diharapkan Pengadilan Agama Sanggau dapat meningkatkan dan menerapkan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik”, ucapnya.

Selain itu, Eet Mulyati, S.H.,M.H menambahkan bahwa terdapat beberapa eviden yang tidak sesuai, seperti kurang lengkapnya Dokumen Rapat dan Matrik pada laporan, Pada kesempatan tersebut, Eet Mulyati memberikan informasi mengenai komponen-komponen penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM berdasarkan Permenpan No. 10 Tahun 2019 tentang  Penilaian komponen hasil dilakukan dengan menggunakan survey mandiri untuk dapat menghasilkan data yang real time, cepat, akurat, efektif, akuntabel, dalam menilai kualitas tata kelola institusi dalam memberikan pelayanan publik.

Survey untuk mengetahui terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, sedangkan untuk mengetahui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survey IPK dan IKM dilakukan dengan berbasis elektronik dengan tujuan agar dapat dilakukan pemetaan terhadap satuan-satuan kerja yang dapat diusulkan untuk menjadi WBK/WBBM.

Diakhir sambutannya Wakil Ketua PTA Pontianak menyampaikan pentingnya komitmen semua pihak dalam mewujudkan satuan kerja dengan berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), dari pimpinan dan seluruh jajarannya, Tidak bisa hanya jajarannya yang berkomitmen, atau sebaliknya, namun harus komitmen bersama.

 “Sejauh ini Pengadilan Agama Sanggau telah melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk menuju zona integritas satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Dengan adanya pendampingan ini, sangat positif bagi tim ZI untuk semakin memaksimalkan langkah kinerja menuju PA Sanggau Terdepan dengan meraih Predikat WBK. (Arf)