Prosedur Perdata

Prosedur Beperkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar”iyah

TEKNIS ADMINISTRASI

Penerimaan Perkara

a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

1) Sistem pelayanan perkara di PengadilanAgama/Mahkamah Syar’iyah menggunakan sistem one stop service atau lebih sering disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Layanan Informasi dan Pengaduan, Layanan Pendaftaran Perkara, Layanan Pengambilan Produk Pengadilan, Layanan Pembayaran Perkara. Semua terintegrasi dalam satu layanan terpadu.

2)  Petugas Layanan Pendaftaran Perkara menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan   eksekusi   dan   perlawanan   pihak   ketiga (derden verzet).

3)   Perlawanan atas  putusan verstek (verzet) tidak  didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara  semula  (verstek)  dan  Pelawan  dibebani  biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Layanan Pendaftaran Perkara.

4)    Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) didaftar sebagai perkara baru.

5)    Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang  perlu diserahkan kepada petugas Layanan Pendaftaran Perkara adalah:

a) Surat  gugatan  atau  surat  permohonan  yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang berwenang.

b) Surat Kuasa Khusus (dalam hal  Penggugat  atau  Pemohon menguasakan kepada pihak lain).

c)  Fotokopi Kartu  Anggota Advokat bagi  yang menggunakan jasa advokat.

d)  Bagi  Kuasa  Insidentil, harus   ada   surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa / Lurah/gampong/nagari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987).

e)   Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

f) Salinan surat-surat yang  dibuat  di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

6)  Surat gugatan / permohonan diserahkan  kepada petugas Layanan Pendaftaran Perkara sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim.

7)  Petugas  Layanan Pendaftaran Perkara menerima  dan  memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).

8)   Dalam  menaksir   panjar  biaya   perkara,  petugas Layanan Pendaftaran Perkara berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  tentang  Panjar  Biaya Perkara.

9)   Dalam  menentukan  panjar  biaya  perkara,  Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.

10) Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak  redaksi, sedangkan biaya PNBP di  luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, tidak masuk panjar biaya.

11) Dalam   menaksir    panjar    biaya     perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a)   Jumlah pihak yang berperkara.

b)   Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

c)   Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.

d)    Biaya  pemanggilan  para  pihak  untuk  menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

12) Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Layanan Pendaftaran Perkara membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :

a)   Lembar pertama warna hijau untuk bank.

b)   Lembar   kedua   wana   putih   untuk   Penggugat   / Pemohon.

c)   Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.

d)   Lembar  keempat  warna  kuning  untuk  dimasukkan dalam berkas.

13) Surat  Keputusan   Ketua   Pengadilan  Agama/ Mahkamah Syar’iyah tentang Panjar  Biaya  Perkara harus  ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agana.

14) Petugas  Layanan Pendaftaran Perkara mengembalikan  berkas  kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir.

15) Penggugat/Pemohon  membayar  uang  panjar  biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.

16) Pemegang Kas menerima bukti setor ke bank dari Penggugat/Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.

17) Pemegang  Kas  memberi  nomor,  membubuhkan  tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.

18) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.

19) Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat/ Pemohon agar didaftarkan Petugas Register Perkara.

20) Petugas Petugas Register Perkara mencatat perkara tersebut dalam Buku Register  Induk  Gugatan/Permohonan  sesuai  dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

21) Petugas Petugas Register Perkara menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat/ Pemohon.

22) Petugas  Petugas Register Perkara  memasukkan   surat   gugatan/ permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir : PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan Instrumen.

23) Petugas  Petugas Register Perkara menyerahkan  berkas  kepada  Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

24) Dalam  waktu  paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja  berkas perkara sebagaimana angka (22) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

25) Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo atau LPBP mengacu kepada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan atau lebih khusus sudah diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan Badilag dengan Surat Edaran Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

b. Pendaftaran Perkara Banding

1. Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Layanan Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.
2. Tenggang waktu banding adalah sebagai berikut:

a) Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari  setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir.

b)  Penghitungan  waktu  14  (empat  belas)  hari  dimulai pada  hari  berikutnya  (besoknya)  setelah  putusan diucapkan atau  setelah  putusan  diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.

c)   Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui  tenggang  waktu  tersebut  di  atas  tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu.

3)  Petugas Layanan Pendaftaran Perkara menaksir besarnya panjar biaya banding berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah tentang Panjar Biaya Perkara kemudian dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari:

a)   Biaya pendaftaran.

b)   Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama/  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  yang  besarnya sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2012.

c)   Ongkos  pengiriman  biaya  banding  melalui  bank/kantor pos.

d)   Biaya fotokopi / penggandaan dan pemberkasan.

e)   Ongkos pengiriman berkas perkara banding.

f)   Ongkos jalan petugas pengiriman.

g)   Biaya pemberitahuan, yang berupa:

(1)  Biaya pemberitahuan akta banding.

(2)  Biaya pemberitahuan memori banding.

(3)  Biaya pemberitahuan kontra memori banding.

(4)  Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi Pembanding

(5)  Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi Terbanding

(6)  Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Pembanding

(7)  Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Terbanding

4)  Berkas perkara banding yang  telah  lengkap  dibuatkan  SKUM  dalam rangkap empat :

a)  Lembar pertama warna hijau untuk bank.

b)  Lembar kedua warna putih untuk Pembanding.

c)   Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.

d)   Lembar keempat warna kuning untuk  dilampirkan dalam berkas.

5)   Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada bank.

6)  Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara banding harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.

7)  Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara banding yang tercantum pada SKUM dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding.

8)   Panitera membuat  akta  pernyataan banding  dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Permohonan Banding.

9) Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan.

10) Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding   harus   dicatat   dalam   buku   Register   Induk Perkara dan Buku Tegister Permohonan Banding,

11) Salinan penerimaan memori banding dan kontra memori banding disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan  membuat  relaas  pemberitahuan/penyerahannya.

12) Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh, kedua belah pihak harus diberi   kesempatan  untuk  memeriksa  berkas perkara (inzage) dan hal itu dituangkan dalam akta.

13) Dalam  waktu  satu  bulan  sejak  permohonan  banding  diajukan,  berkas perkara banding berupa Bundel A dan Bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh. (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947). Khusus untuk permohonan banding yang pemberitahuannya melalui pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah lain, dapat lebih satu bulan.

14) Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh harus dikirim melalui bank / kantor pos dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim dan menyatu dengan berkas yang bersangkutan.

15)  Apabila  para  pihak masing-masing  mengajukan  upaya  hukum  banding, maka:

a)  Penyebutan  pihak-pihak  adalah  :  Pembanding  I  / Terbanding II lawan Terbanding I / Pembanding II.

b) Pembanding   I   adalah   pihak   yang   lebih   dahulu mengajukan permohonan banding, atau kalau tanggal pengajuan   permohonan  bandingnya  sama,   siapa yang paling berhak mengajukan upaya banding.

c) Biaya  perkara  banding  yang dikirim  ke  Pengadilan Tinggi  Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh hanya dipungut dari pengaju pertama.

d)  Pengaju kedua hanya dibebani biaya :

(1)  Fotokopi penggandaan berkas.

(2)   Pemberitahuan akta banding.

(3)  Pemberitahuan memori banding.

(4)  Pemberitahuan kontra memori banding

e)  Berkas banding terdiri dari 1 (satu) Bundel A dan 2 (dua) Bundel B.

f) Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah segera melaporkan secara tertulis ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh tentang adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh dijadikan satu.

16) Pencabutan  permohonan  banding  dilakukan  dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) banding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

b) Apabila  permohonan  pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak prinsipal.

c) Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding.

d) Pencabutan  permohonan banding  tersebut  harus diberitahukan kepada pihak Terbanding.

e) Pencabutan permohonan banding disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak Terbanding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi  Agama/  Mahkamah Syar’iyah Aceh dibarengi surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

f)    Berkas   perkara   banding   yang   belum   dikirim   ke Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh, tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar’iyah Aceh

17) Pengadilan Tinggi  Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh mengirimkan salinan  putusan  beserta  Bundel  A  ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

18) Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus membaca putusan banding dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.

19) Fotokopi relaas pemberitahuan amar putusan banding dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh.

c.  Pendaftaran Perkara Kasasi

1) Permohonan kasasi didaftarkan kepada petugas Layanan Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

2) Permohonan  kasasi  dapat  diajukan  dalam  tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon.

3) Dalam hal permohonan kasasi atas penetapan (voluntair) dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan atau diberitahukan kepada Pemohon.

4) Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai  pada hari  berikutnya (keesokan harinya) setelah amar putusan diberitahukan, dan jika hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada  hari  libur,  maka  diperpanjang sampai hari  kerja berikutnya.

5) Petugas Meja 1 menaksir besarnya panjar biaya kasasi berpedoman pada Surat  Keputusan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tentang Panjar Biaya Perkara kemudian dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :

a) Biaya pendaftaran.

b) Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) PERMA Nomor 02 Tahun 2009.

c)  Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi.

d) Biaya pemberitahuan akta kasasi.

e) Biaya pemberitahuan memori kasasi.

f)   Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi.

g) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemeriksaan.

h) Biaya pengiriman berkas perkara kasasi.

i)   Biaya transportasi petugas pengiriman.

j)   Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Pemohon kasasi.

k)  Biaya  pemberitahuan amar  putusan kasasi kepada Termohon kasasi.

6)  Petugas Meja I membuat SKUM rangkap empat :

a) Lembar pertama warna hijau untuk bank.

b) Lembar kedua warna putih untuk Pemohon kasasi.

c)  Lembar ketiga warna merah untuk Kasir.

d) Lembar  keempat  warna  kuning  untuk  dilampirkan dalam berkas.

7)  Apabila  para  pihak  masing-masng mengajukan  upaya hukum kasasi, maka:

a) Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung hanya dipungut satu kali, yaitu dari pengaju pertama.

b) Pengaju kedua hanya dibebani biaya :

1)   Fotokopi penggandaan berkas.

2)   Pemberitahuan akta kasasi

3)   Pemberitahuan memori kasasi.

4)   Pemberitahuan kontra memori kasasi.

c)  Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah melaporkan secara tertulis ke Mahkamah Agung mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak.

8)   Petugas Meja I menyerahkan permohonan  kasasi  yang  dilengkapi dengan  SKUM  kepada para  pihak  pengaju untuk membayar panjar biaya perkara kasasi kepada Kasir melalui bank.

9)   Pemegang  Kas  setelah  menerima  bukti  pembayaran panjar biaya perkara kasasi harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.

10)   Permohonan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara  kasasi  yang  tercantum  dalam  SKUM  telah dibayar lunas.

11)    Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi.

12)  Biaya  permohonan  kasasi  untuk  Mahkamah  Agung dikirim oleh Pemegang Kas melalui Bank BNI Syari’ah Kantor Layanan BNI Syari’ah Mahkamah Agung Jl. Medan  Merdeka Utara  Nomor 9  –  13  Jakarta  Pusat, Nomor Rekening 179179175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung (Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor  464/PAN/XI/2008  tanggal  12  November  2008 yang ditujukan kepada para Ketua PN, Pengadilan Agama /  Mahkamah Syar’iyah dan  PTUN), dan  bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

13) Jika  panjar  biaya  perkara kasasi  telah  dibayar  lunas, maka Panitera pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara  dan  mencatat  permohonan  kasasi  tersebut dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi.

14)  Permohonan kasasi yang telah terdaftar, dalam waktu 7 (tujuh)  hari  harus  telah  diberitahukan  kepada  pihak lawan.

15)  Memori  kasasi,  selambat-lambatnya 14  (empat  belas) hari sesudah permohonan kasasi terdaftar, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. Apabila dalam waktu tersebut memori   kasasi   belum   diterima,   Pemohon   Kasasi dianggap tidak menyerahkan memori kasasi. Penghitungan 14 (empat belas) hari tersebut sama dengan pada butir (3) di atas.

16)   Panitera  memberikan  tanda  terima  atas  penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari salinan memori kasasi harus diberitahukan kepada pihak lawan.

17)  Setelah  memori  kasasi  diberitahukan  kepada  pihak lawan, kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus sudah disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah untuk diberitahukan kepada pihak lawan.

18)  Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas permohonan kasasi berupa Bundel A dan Bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung.

19)  Jika   syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh  Pemohon kasasi, maka  berkas  perkaranya tidak dikirimkan ke  Mahkamah Agung  (Pasal  45A  ayat  (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).

20)  Yang   dimaksud  dengan   syarat   formal  permohonan kasasi adalah tenggang waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 dan 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).

21)  Panitera   Pengadilan   Agama/Mahkamah   Syar’iyah membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal (Pasal 45A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).

22)  Berdasarkan  surat  keterangan  Panitera  tersebut  dan setelah Ketua meneliti kebenarannya, Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.

23)   Salinan    penetapan    Ketua    Pengadilan    Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut  pada  butir  (22)  di  atas diberitahukan / disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

24)    Dengan  dikeluarkannya  penetapan  Ketua  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  tersebut,  maka  putusan yang  dimohonkan kasasi  menjadi berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum.

25)  Petugas  kepaniteraan  mencatat  kode  “TMS”  (Tidak memenuhi syarat formal) dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara).

26)   Ketua Pengadilan  Agama /Mahkamah  Syar’iyah melaporkan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan dilampiri penetapan tersebut ke Mahkamah Agung.

27)   Tanggal penerimaan memori kasasi dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi.

28)  Pencabutan   permohonan   perkara   kasasi   dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

a)  Permohonan  pencabutan  diajukan  oleh  Pemohon kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memeriksa perkara dan disetujui oleh Termohon Kasasi.

b) Panitera  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah membuat Akta Pencabutan kasasi yang ditandatangani Panitera, Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi.

c)  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MARI dengan lampiran huruf (a) dan (b). (Surat Ketua Muda ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 08/TUADA- AG/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001).

29)  Ketua  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah harus membaca putusan kasasi dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.

30) Fotokopi  relaas  pemberitahuan  amar  putusan  kasasi dikirim ke Mahkamah Agung.

d.  Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

1) Permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis bersama-sama dengan risalah peninjauan kembali yang menyebutkan alasan  permohonan peninjauan kembali yang jelas dan rinci.

2) Permohonan  peninjauan  kembali  tersebut  di  atas  didaftarkan  kepada   petugas   Meja   I   di   Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

3)  Panitera  membuat  akta  permohonan  peninjauan kembali.

4) Permohonan  peninjauan   kembali   putusan   perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat    diajukan   hanya    berdasarkan   alasan-alasan sebagai berikut:

a)  Jika  putusan  didasarkan pada  suatu  kebohongan atau  tipu  muslihat  pihak  lawan  yang  diketahui setelah perkaranya diputus atau  didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.

b)   Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

c)    Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

d)   Apabila  mengenai  sesuatu  bagian  dari  tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya.

e)   Jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

f)    Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

5) Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam point (4) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

a) Yang  disebut  pada  angka  (4)  huruf  (a)  sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan   Hakim   pidana   memperoleh   kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

b) Yang disebut pada angka (4) huruf (b) sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukankanya  harus  dinyatakan  di  bawah sumpah  dan  disahkan  oleh  pejabat  yang berwenang.

c)   Yang disebut pada angka (4) huruf (c), (d), dan (f) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan  telah  diberitahukan kepada  para  pihak  yang berperkara.

d)   Yang  tersebut  pada  angka  (4)  huruf  (e)  sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

6)  Novum  adalah  surat-surat  bukti  yang  bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara diputus bukan termasuk novum.

7)   Tata cara penyumpahan novum adalah sebagai berikut :

a)  Ketua  Pengadilan  Agama/  Mahkamah Syar’iyah atau Hakim yang ditunjuk mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali, apakah surat bukti tersebut memenuhi persyaratan novum atau tidak.

b)   Setelah surat bukti tersebut memenuhi persyaratan novum, ketua atau Hakim yang ditunjuk melakukan sidang untuk mengambil sumpah tersebut terhadap Pemohon peninjauan kembali yang mengajukan novum.

c)  Lafal  sumpahnya  adalah  “Demi  Allah  saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa …………… pada hari ……, tanggal…….., bulan…….., tahun …… di …………. dan belum pernah diajukan di persidangan”.

d)  Penyumpahan   penemuan   novum   dibuat dalam berita acara sidang penyumpahan novum dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk dan Panitera sidang.

8)  Petugas Meja I menentukan besarnya panjar biaya peninjauan kembali yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :

a)  Biaya perkara peninjauan kembali yang dikirimkan ke Mahkamah Agung yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) PERMA Nomor 02 Tahun 2009.

b)   Biaya pendaftaran

c)   Biaya pengiriman biaya perkara peninjauan kembali melalui bank/kantor pos.

d)   Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan peninjauan kembali.

e) Biaya  pemberitahuan  jawaban  atas  permohonan dan alasan peninjauan kembali.

f)    Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan.

g)   Biaya pengiriman berkasa perkara peninjauan kembali.

h) Biaya  transportasi  petugas  pengiriman  dan pemberitahuan.

i)  Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembal.

j) Biaya pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.

9) Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap empat, masing-masing :

a)   Lembar  pertama warna hijau untuk bank yang bersangkutan.

b)   Lembar kedua warna putih untuk Pemohon c)   Lembar ketiga warna merah untuk Kasir

d)   Lembar keempat warna kuning  untuk  dilampirkan dalam berkas.

10) Petugas   Meja   I   menyerahkan   berkas   permohonan peninjauan kembali yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar biaya yang tercantum dalam SKUM kepada bank.

11) Kasir  menandatangani  dan  membubuhkan  cap lunas pada   SKUM   setelah   menerima   pembayaran   biaya tersebut.

12) Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.

13) Kasir  membukukan  uang  panjar  biaya  perkara yang tercantum pada SKUM dalam Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali.

14) Jika panjar biaya perkara telah dibayar lunas, pada hari itu juga panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Peninjauan Kembali.

15) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera memberitahukan permohonan peninjauan kembali kepada para pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan peninjauan kembali besarta alasan- alasannya (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).

16)  Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas alasan peninjauan kembali harus sudah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk disampaikan kepada pihak lawan (Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang- undangNomor  5   Tahun   2004   dan   Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009)

17) Jawaban  atas  permohonan  dan  alasan  peninjauan kembali   yang   diterima   di   kepaniteraan   Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. (Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).

18) Dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  menerima jawaban tersebut, berkas permohonan peninjauan kembali berupa Bundel A dan Bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung. (Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomo 14 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).

19) Biaya     permohonan     peninjauan     kembali     untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank BNI Syari’ah Kantor Layanan BNI Syari’ah Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat, No. Rekening : 179179175 atas nama Kepaniteraan  Mahkamah  Agung  dan  bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

20) Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus membaca putusan peninjauan kembali dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.

21) Fotokopi     relaas     pemberitahuan     amar     putusan peninjauan   kembali   supaya   dikirim   ke   Mahkamah Agung.

22) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang ditandatangani oleh Pemohon peninjauan kembali. Jika pencabutan permohonan  peninjauan  kembali  diajukan  oleh kuasanya, maka pencabutan harus diketahui oleh pihak prinsipal.

23) Panitera   Pengadilan   Agama/   Mahkamah   Syar’iyah segera mengirim pencabutan tersebut ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.