PA Sanggau Mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Kamis (4/10/2022), Ketua Pengadilan Agama Sanggau (Nana, S.Ag., M.H.) didampingi oleh Tim PPID memenuhi undangan Komisi Informasi Kalimantan Barat untuk melakukan presentasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari Monev tersebut terdiri dari kualifikasi Informatif (Zona Hijau), Menuju Informatif (Zona Biru), Cukup Informatif (Zona Kuning), Kurang Informatif (Zona Merah) dan Tidak Informatif (Zona Hitam).

Dalam paparannya, Ketua PA sanggau selaku Presentator memaparkan 3 (tiga) aspek utama yakni Komitmen, Koordinasi, dan Inovasi. Pada aspek Komitmen, PA Sanggau telah memiliki komitmen untuk membangun keterbukaan informasi publik dengan tersedianya Maklumat Pelayanan, Regulasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Sumber Daya Manusia yang memadai dan terus meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan. Kemudian, pada aspek koordinasi, PA Sanggau menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penyebarluasan informasi, seperti dengan PT. Pos Indonesia Cabang Sanggau, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.

Selain itu, PA Sanggau juga tidak hentinya berinovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, baik inovasi yang bersifat pengembangan maupun baru. Inovasi tersebut antara lain, (1) SiDaranante (Sistem Data Perkara dan Informasi Layanan Terpadu) yang merupakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh di Play Store, (2) Merke (Mengantar Produk Pengadilan Sampai Ke Rumah), (3) Petasan (Pelayanan Prioritas Antrean) bagi kaum rentan yaitu Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Lansia, (4) SMS Notifikasi, dan (5) Survey Kepuasan Masyarakat secara online. Inovasi-inovasi tersebut sekaligus menjadi jawaban akan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Oleh karena itu, badan publik perlu beradaptasi dan mampu menjadi pelopor keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Tak lupa, Bapak Nana, S.Ag., M.H. juga memaparkan tentang pengelolaan media sosial dan website yang secara masif terus dilakukan sebagai upaya memenuhi hak keadilan berupa akses mendapatkan informasi.

Jajaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kemudian melanjutkan acara dengan sesi tanya jawab. Sejumlah pertanyaan dari Jajaran Komisi Informasi kemudian dijawab dengan baik oleh Ketua dan Tim PPID PA Sanggau. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 ini, sekaligus dengan adanya saran dan masukan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dapat makin memacu Pengadilan Agama Sanggau dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik dan pengembangan inovasi layanan. —(mur)