Berita Mahkamah Agung

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum berkunjung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Selasa 26 Maret 2019. Kunjungan Malanjum dan rombongannya diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., M.Hum., dan Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Dalam kunjungannya, Malanjum menanyakan tentang banyak hal kepada Hatta Ali seperti jumlah hakim agung wanita, cara perekrutan hakim agung, dan lainnya. Penjelasan Hatta Ali terkait perekrutan hakim agung menjadi perhatian Malanjum dan rombongannya. Malajum terkagum-kagum ketika Hatta Ali mengatakan bahwa untuk menjadi Hakim Agung semua hakim di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih karir tertinggi para hakim tersebut, namun banyak hakim yang tidak tertarik karena prosesnya rumit dan track recordnya harus benar-benar bersih dari lahir hingga track record terahkir ketika mendaftar menjadi hakim agung. Hatta mendeskripsikan bahwa para hakim yang akan mendaftar menjadi hakim agung akan ditelisik semua rekam jejaknya, bahkan teman kecil dan tetangga rumah pun akan ditanyakan terkait rekam jejak para calon hakim agung itu. Jika ada cela sedikit saja, lanjut Hatta di hadapan KMA Malaysia dan rombongan, bisa gagal menjadi hakim agung. Cela itu seperti misalnya pernah berbohong, tidak bertanggung jawab, memiliki istri lebih dari satu dan yang lainnya. “Pernah ada hakim yang mendaftar menjadi hakim agung, kemudian ada laporan bahwa hakim tersebut ketika bertugas di pengadilan tingkat pertama pernah menerima pulpen dari advokat. Gara-gara pulpen ini, si hakim tersebut gugur menjadi calon hakim agung.” Cerita Hatta yang disambut antusias oleh Malanjum dan rombongannya, “Seperti cari malaikat saja ya?” tanya Malanjum terheran-heran.

Hatta mengatakan bahwa proses seleski hakim agung sangat ketat dan harus melalui beragam test seperti Psikotest, menulis makalah langsung di tempat, fit and proper test dan lainnya. Hal ini berbeda jauh dengan proses di MA Malaysia, menurut Malanjum menjadi hakim agung adalah hak prerogratif raja saja, “mereka yang menjadi hakim agung di Malaysia adalah pilihan-pilihan raja.” Kata Malanjum.

“Jadi, kalau di Indonesia seorang Hakim Agung dilarang memiliki istri lebih dari satu, di Malaysia itu tidak menjadi masalah.” Kata Malanjum yang disambut tawa oleh semua yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Di akhir petemuan, masing-masing Ketua Mahkamah Agung saling memberikan cindera mata dan berfoto bersama di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung RI. (azh/RS)

Jakarta—Humas: Proyek Support for Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) yang didukung oleh Uni Eropa dan United Nation Development Programme untuk Mahkamah Agung akan segera berakhir. Mahkamah Agung selaku mitranya diharapkan dapat menunjukkan kemandiriannya dalam melaksanakan progam-program pembaharuan yang telah dicanangkan.

Demikian disampaikan oleh Gilles Blanchi, Chief Technical Advisor/Project Manager Sustain—UNDP saat memberikan pengantar pemaparan Sekretaris Mahkamah Agung dalam Judicial Integrity Champions Network in APEC 2nd Meeting di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (26/03/2019). Selain karena proyek Sustain didesain untuk program selama lima tahun dan akan segera berakhir, Indonesia dinilai telah mengalami banyak kemajuan dalam bidang ekonomi sehingga program bantuan perlu dirasionalisasi.

“Proyek SUSTAIN telah dimulai pada tahun 2014 dan akan berakhir dalam bulan Juli tahun ini,” ujar Gills. Proyek  ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan dalam rangka memperkuat Negara hukum. Proyek ini, merupakan proyek Uni Eropa yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 2007-2008 ada proyek Good Governance in Indonesian Judiciary (GGIJ).

Kolaborasi Strategis di Empat Sektor

Sementara itu dalam pemaparannya bertajuk Capaian dan Keberlanjutan Kerjasama Mahkamah Agung—Sustain UNDP, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memaparkan bahwa kerjasama ini meliputi empat sektor utama, yakni pengawasan, pelatihan teknis, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan manajemen perkara.

Masing-masing sektor memiliki lingkup kerjasama yang berbeda-beda. Di sektor pengawasan, misalnya. Kerjasama difokuskan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengawasan (Siwas), mulai dari pegembangan aplikasi, penyusunan modul dan panduan, sosialisasi dan bimbingat teknis, serta persiapan payung hukumnya. Sebagai mitra, Mahkamah Agung juga memberikan kontribusi yang signifikasi untuk keberhasilan kerjasama, antara lain melalui penyiapan sumber daya manusia yang akan melakukan pengembangan aplikasi dan penyiapan pendanaan dalam bentuk penganggaran bersama (budget sharing).

Model kerjasama yang bersifat kolaboratif ini diapresiasi oleh Pudjoharsoyo. “Kesempatan untuk melibatkan sumber daya manusia dan menyediakan kontribusi pendanaan menjadikan kerjasama ini sebuah kolaborasi yang sangat strategis,” ungkap Pudjoharsoyo mengapresiasi. Dengan kolaborasi seperti ini memberikan andil bagi kemungkinan kemandarian manakala Sustain—UNDP sudah tidak lagi memberikan dukungan.

Keterlibatan sumber daya manusia Mahkamah Agung dalam mengembangkan sejumlah aplikasi teknologi informasi sangat bermanfaat untuk penyiapan kemandirian dalam mengelola teknologi informasi ke depan. “Terlebih dengan pencanangan era baru peradilan berbasis teknologi informasi, kerjasama ini telah meletakkan dasar-dasar untuk kemandirian dalam mengimplementasikan Teknologi Informasi,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Hingga saat ini, sambung Pudjoharsoyo, dalam rangka mencapai era baru tersebut, Mahkamah Agung telah mengembangkan model tata kelola teknologi informasi yang diberlakukan di Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, melakukan rekrutmen sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta melakukan penganggaran yang memadai untuk untuk membiayai program-program yang dikerjasamakan. “Dengan langkah-langkah seperti ini kita meyakini bahwa kita akan mampu berjalan sendiri dan melakukannya sendiri,”Jelas Pudjoharsoyo.

Meskipun diakui Mahkamah Agung juga terkadang mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai program-program pembaharuannya, Pudjoharsoyo optimis hal tersebut akan bisa dilaluinya. “Setidaknya kita dapat melakukan optimalisasi dan revisi anggaran, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut akan bisa kita tutupi,” harap Pudjoharsoyo optimis.

Diakhir paparannya, selain mengucapkan terima kasih atas peranan dan kontribusi Sustain selama ini, Pudjoharsoyo juga berpesan agar aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan bersama Sustain dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh satu kerja didaerah. “Pengisian data dan monitoring data akan sangat membantu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut secara maksimal,” pungkas Pudjoharsoyo di hadapan peserta yang didominasi pimpinan pengadilan tingkat banding itu. (Humas/Mohammad Noor/RS)

 

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH di sela sela Gala Dinner dengan peserta Judicial Integrity Champions melakukan pembinaan dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan serta Ketua Pengadilan Pajak pada Senin malam (25/3/2019) di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta.

Dalam pembinaannya, Hatta Ali menyampaikan bahwa produktifitas memutus dan menyelesaikan perkara di semua tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga ke Mahkamah Agung haruslah meningkat, hal ini untuk meningkatkan juga kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Namun, menurut Hatta. Produktifitas memutus dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sangat rendah dibandingkan dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tingkat Banding menurut Hatta belum menunjukkan kinerja dalam memutus dan penyelesaikan perkara. “Semua Direktur Jenderal (Dirjen) yang membawahi masing–masing Pengadilan harus mengawasi para Hakim Tinggi yang suka memutus perkara terlalu lama, biar kita Mutasikan.” Tegas Mantan Ketua Kamar Pengawasan ini di hadapan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Mantan Ketua Ikahi ini mengajak para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mencermati SEMA Nomor  2 Tahun 2014, terkait masa penyelesaian perkara. Hatta juga meninta mereka untuk membaca dan menyimak Perma 7,8, dan 9, sebagai rambu pengawasannya.

“Jangan lagi pengen buru–buru pulang ke daerahnya, padahal belum menyelesaikan perkaranya, mustinya selesaikan dulu perkara–perkara di atas meja kerja saudara, barulah pikir pulang ke daerah, supaya pikiran jadi plong dan tidak ada beban” Lanjut Hatta dengan suara tegasnya.

Acara pembinaan ini juga diikuti  oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, serta Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. (humas)

Jakarta – Humas: Pengurus Pusat IKAHI melakukan sosialisasi (Goes to Campus) tentang Organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UI. Ketua Umum PP IKAHI Yang Mulia Dr. Suhadi, SH., MH didampingi oleh Yang Mulia Hakim Agung Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH menyampaikan bagaimana sejarah terbentuknya Ikahi dan perjuangan yang telah dilakukan organisasi IKAHI sejak berdirinya pada tahun 1953 hingga saat ini dihadapan ratusan mahasiswa/mahasiswi hukum FH UI.

Dalam kesempatan yang sama YM Suhadi juga menyampaikan terkait tugas dan fungsi hakim dalam menangani perkara, “Syarat yang paling penting untuk menjadi hakim itu adalah integritas yang tinggi, selain juga banyak syarat lainnya yang harus dipenuhi, karena tugas pokok hakim yang paling utama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga faktor integritas menjadi sangat menentukan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dari semua penegak hukum yang ada, sistem pengawasan hakim merupakan sistem pengawasan yang paling ketat, karena selain memiliki lembaga pengawasan internal (Badan Pengawasan MA) juga memiliki lembaga pengawasan eksternal (Komisi Yudisial), selain itu konsekuensi pelanggaran hukum atas tugas dan jabatan sebagai hakim ditentukan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana yang berat sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) UU Tidak Pidana Korupsi.”

“Dalam tugas mengadili perkara, pihak yang menang akan menganggap hakim sebagai pahlawan, dan sebaliknya pihak yang kalah akan menganggap hakim telah berlaku tidak adil, sehingga sangat sulit untuk bisa memuaskan kedua belah pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak akan merasa tidak puas. Semoga nanti banyak mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum UI ini yang akan menjadi hakim, karena kedepannya masa depan bangsa ada di pundak adik-adik semua, sehingga kami berharap nantinya banyak lulusan-lulusan terbaik dari FH UI yang mendaftar menjadi calon hakim”, jelas YM Suhadi.

Acara Goes to Campus tersebut dihadiri oleh para civitas akademika Fakultas Hukum UI, mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum UI, Anggota Pengurus Pusat IKAHI dan perwakilan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Pada akhir acara dilakukan sesi tanya jawab dan kuis berhadiah bagi para mahasiswa/mahasiswi. (Dy)

Humas : menyambut hari jadinya yang ke 66 tahun, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengadakan sejumlah kegiatan, salah satunya adalah IKAHI GOES TO CAMPUS (IGTC) . Kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan organisasi hakim Indonesia dan lembaga kekuasaan kehakiman secara umum ini dilaksanakan secara bergiliran ke berbagai kampus yang ada di Indonesia.

Universitas Indonesia (UI) adalah kampus yang mendapatkan giliran pertama dikunjungi oleh PP IKAHI dalam Kegiatan IGTC pada hari Jumat, (15/3). Kegiatan IGTC yang diadakan di auditorium Fakuktas Hukum Universitas Indonesia ini dihadiri sekitar 400 mahasiswa yang ingin mendengarkan seputar Kekuasaan Kehakiman, organsisasi hakim dan Jabatan Hakim.

Hadir selaku pembicara dalam kegiatan IGTC antar lain dari Pengurus Pusat Ikahi yaitu DR. H. Suhadi, S.H., M.H sebagai Ketua Umum PP IKAHI, DR. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H (Hakim Agung) yang juga alumni FHUI serta didampingi oleh pengurus pusat PP IKAHI Lainnya.

Tampak seisi ruangan auditorium FH UI sangat antusias mendengarkan kuliah umum dari para narasumber yang hadir. DR. H. Suhadi, S.H., M.H dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan organisasi IKAHI dan kedudukan jabatan hakim dan independensi hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

“kekebesan hakim dalam menjatuhkan putusan harus independen dan tidak ada satu apapun yang bisa mempengaruhinya, namun bukan berarti kekebasan hakim itu tanpa ada batas, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan hukum yang ada, ia tidak boleh semena-mena dengan alasan independen,” papar Suhadi

Selanjutnya DR. H. Suhadi, S.H., M.H yang juga Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung ini menjelaskan peranan hakim dalam sistem kehakiman di Indonesia. Hakim bukan sekedar pejabat yang diberikan tugas dalam menegakkan hukum yang berdasarkan Undang-undang, namun hakim bertugas menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

“untuk itu hakim tidak boleh mengatakan tidak ada Undang-undang apabila ia dihadapkan dalam suatu sengketa yang ia sidangkan, hakim harus bisa menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan ia harus bisa membuat hukum, karena ia jabatan yang mampu menemukan hukum (judge made law),” lanjut Suhadi.

Hakim Harus Tunduk Pada Kode Etik Hakim

Dalam kesempatan yang sama, DR. H. Suhadi, S.H., M.H juga menyampaikan bahwa jabatan hakim merupakan jabatan yang mulia dan terhormat. Untuk itu seorang hakim harus terhindar dari berbuat dan berlaku tercela dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga perilaku hakim di tengah-tengah masyarakat, ia harus terikat dengan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang harus ia jaga dan pedomani. Apabila seorang hakim tidak mampu menjaga kode etik dan terbukti melanggar kode etik, maka ia dapat dikenakan sanksi yang diberikan sesuai level pelanggarannya, antara lain pelanggaran ringan, sedang hingga berat.

“jadi jabatan yang paling ketat dan memiliki rambu-rambu yang sangat rinci adalah hakim, lain dengan jabatan lainnya yang tidak sebegitu ketat seperti hakim’ jelasnya kepada para mahasiswa hukum UI.

Diantara kode etik yang harus dipegang erat dan dipedomani hakim lanjut suhadi ada 10 point antara lain hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

Meskipun demikian, di tengah-tengah calon sarjana hukum UI tersebut, DR. H. Suhadi, S.H., M.H juga mengajak kepada segenap mahasiwa yang hadir untuk mempersiapkan diri, melatih kemampuan dan kedisiplinan sejak di jenjang kuliah, sebab untuk menjadi seorang hakim bukan hanya orang yang pintar dalam bidang akademik tetapi ia juga harus mempunyai integritas yang tinggi.

“tahun lalu alumni UI sebagai salah satu penyumbang terbesar calon hakim yang lulus menjadi calon hakim, jadi bila anda ingin jadi hakim persiapkan sendiri dari sekarang, sebab lembaga Mahkamah Agung ke depan ada di tangan saudara-saudara yang masih muda yang barangkali ada yang jadi hakim” pungkasnya. (abdurrahman rahim/RS)

Nusa Dua – Humas : Mahkamah Agung dilibatkan dalam kegiatan Simposium Kebijakan Reformasi Kebijakan Internasional dan Lokakarya Regional (International Reform Policy Symposium and Regional Workshop) yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center Bali, Kamis-Jum’at (14-15/3/2019). Pelibatan Mahkamah Agung dalam program internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut dalam dua kegiatan, yakni simposium dan pameran.

            Delegasi Mahkamah Agung dalam kegiatan symposium dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi, Jeanny H. V. Hutauruk, Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah, Sekretaris Badan Pengawasan, Andi Kurniawan, dan Kepala Biro Keuangan, Sahwan.

            Menurut A.S. Pudjoharsoyo, dilibatkannya Mahkamah Agung dalam kegiatan ini tidak lepas dari pencapaian Mahkamah Agung dalam bidang Reformasi Birokrasi tahun 2018. “Tahun lalu 7 satuan kerja kita berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Ketua Mahkamah Agung dinobatkan sebagai pemimpin perubahan,” ungkap Pudjoharsoyo.

           Sementara itu, Menteri Pemberdaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam sambutannya menjelaskan bahwa program reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan terindikasi dengan dipergunakannya merit system dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara, keterbukaan dalam penganggaran, dikembangkannya e-government, sistem remunerasi berbasis kinerja dan adanya 350 satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas.

            Keberhasilan-keberhasilan tersebut, lanjut Syafruddin, perlu digelorakan agar publik internasional dan masyarakat tahu bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan sebagai buah dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berjalan saat ini.

Dibuka Wakil Presiden Yusuf Kalla

           Simposium yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara itu dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutannya Kalla menyampaikan bahwa perubahan-perubahan dalam kehidupan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dihadapi oleh semua Negara. Perubahan tersebut harus dihadapi dengan mengembangkan sistem yang memiliki setidaknya tiga kategori, yakni sistem yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien.

            Pengalaman-pengalaman berbagai Negara untuk mengembangkan sistem tersebut merupakan pembelajaran yang baik (lesson learned) bagi yang lain. Karena itu, lanjut Kalla, symposium ini merupakan ajang bagi Negara-negara ASEAN untuk berbagi lesson learned dalam pengembangan reformasi birokrasi.

            Seperti halnya Menpan RB, Jusuf Kalla menilai reformasi birokrasi yang berjalan di Indonesia sudah berhasil karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Kalau dahulu kementerian dan lembaga mengatur sampai di kabupaten, maka dewasa ini semua memberi arahan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat,” kata JK dalam sambutannya.

Pameran Internasional

           Selain simposium, juga diselenggarakan kegiatan pameran yang umumnya dihadiri oleh kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

            Dari penelusuran redaksi, setidak-tidaknya terdapat 16 stan (booth) yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masing-masing Mahkamah Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Banyuwangi, Universitas Indonesia dan Indonesian Association for Public Administration serta Electronic Goverrment Cooperation Center (e-GCC). Masing-masing kementerian dan lembaga menampilkan terobosan-terobosan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, umumnya dengan menyuguhkan aplikasi-aplikasi dalam percepatan pelayanan.

            Mahkamah Agung sendiri dalam stannya menampilkan seluruh aplikasi yang dikembangkan, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), Sistem Informasi Pengawasan (Siwas), Sistem peradilan elektronik (e-Court), dan Website Mahkamah Agung.

            Sebuah videotron berukuran besar menampilkan kembali momen penyampaian Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari yang lalu. “Momen laptah adalah momen yang paling transparan di Mahkamah Agung, ketika semua pencapaian, bahkan kelemahan disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Pudjoharsoyo saat meninjau stan Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)

Jakarta – Humas : Presiden ASEAN Law Association (ALA) yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM Sundaresh Menon, melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) dengan Pengurus ALA Indonesia yang dipimpin oleh Ketua ALA Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Selasa (12/3/2019).

Dalam pertemuan tersebut Presiden ALA menyampaikan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ALA selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan sejak ALA General Assembly Meeting terakhir di Singapura pada bulan Juli 2018 yang lalu. Diantara kemajuan tersebut adalah hasil pertemuan antara Presiden ALA dengan Sekretariat ASEAN  yang menyepakati poin-poin penting yang bisa menjadi kerjasama antara ALA dan Sekretariat ASEAN. Kerjasama yang dimungkinkan tersebut antara lain ALA membantu Sekretariat ASEAN dalam bidang-bidang yang merupakan fokus dari ASEAN seperti penghapusan hambatan perdagangan, dimana ALA bisa membantu dari sisi diagnosa sumber masalah dan menawarkan solusi untuk mengatasi akar masalah tersebut. Selain itu ALA juga bisa memperluas kerjasama untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat ASEAN terkait instrumen-instrumen ASEAN. Selain kerjasama dengan ASEAN, Presiden ALA juga menyampaikan bahwa ALA telah menyepakati pendirian ASEAN Law Institute yang peresmiannya akan dilaksanakan di Manila pada tanggal 13 April 2019.

Pada pertemuan ini juga Presiden ALA meminta kesediaan ALA Indonesia untuk menjadi tuan rumah ALA Governing Council Meeting pada tahun 2020 seandainya Myanmar yang seharusnya menjadi tuan rumah tahun depan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menanggapi penyampaian dari Presiden ALA tersebut, Ketua ALA Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. menyampaikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden ALA beserta jajarannya untuk mempromosikan eksistensi ALA serta dalam kesempatan tersebut Ketua ALA Indonesia juga menunjuk Bapak Normin Pakpahan (Anggota Komite Eksekutif Bidang Pendidikan Hukum) untuk menjadi perwakilan tetap ALA Indonesia di ASEAN Law Institute. Terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah ALA Governing Council Meeting pada tahun 2020, Ketua ALA Indonesia menyampaikan terima kasih atas tawaran tersebut namun menyampaikan sekiranya Pengurus ALA juga bisa mempertimbangkan bahwa pada tahun 2020 akan ada suksesi kepemimpinan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tentunya membuat konsentrasi persiapan kegiatan tersbeut akan terpecah jika Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun yang sama, namun ALA Indonesia siap membantu Myanmar melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam kunjungan ini Presiden ALA didampingi oleh Paul Quan (Sekretaris ALA), Hakim Agung Lee Seiu Kin (Ketua ALA Singapura), Komisioner Yudisial Pang Khang Chau (Wakil Ketua ALA Singapura), Panitera Muda Ramu Miyapan (Sekretaris ALA Singapura), dan Hakim Darryl Soh (Penghubung CACJ dari Sekretariat CACJ). Dari pihak Indonesia, Ketua ALA Indonesia didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Ketua Kamar Pembinaan MA Prof. Takdir Rahmadi,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Purnabhakti Hakim Agung Dr. Susanti Adinugroho,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Prof. Dr. Sidik Suraputra, SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Swandy Halim (Sekretaris Jenderal ALA Indonesia), Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, SH,MH (Anggota Komite Eksekutif Bidang Kerjasama Peradilan), Normin Pakpahan (Anggota Komite Eksekutif Bidang Pendidikan Hukum), dan Juniver Girsang (Anggota Komite Eksekutif Bidang Profesi Hukum). (Humas / FAT / Photo pepy)

Jakarta – Humas: Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.  Komitmen tersebut tertuang dalam perpanjangan Nota Kesepahaman antara Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, Ketua OJK, Wimboh Santoso, dan Gubernur BI, Perry Warjiyo di hotel Grand Hyat, Jakarta pada Rabu, 6 Maret 2019.

Koordinasi dan kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan temu wicara kepada para hakim. Kerja sama ini sebenarnya telah berlangsung selama 17 tahun antara Mahkamah Agung dan Bank Indonesia. Kemudian seiring dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka sejak tahun 2013 kerjasama ini diperluas dengan melibatkan pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hatta Ali, SH., MH., dalam sambutannya mengatakan bahwa panjangnya sejarah perjalanan kerja sama ketiga lembaga ini menunjukkan pentingnya sinergitas ketiga lembaga dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju, serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintergrasi.

Hatta Ali menjelaskan bahwa hadirnya lembaga yudikatif dalam kerjasama ketiga lembaga ini menunjukan bahwa sistem keuangan nasional bekerja dalam koridor hukum sesuai dengan karakter Indonesia yaitu sebagai Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nota Kesepahaman ini adalah dasar para pihak dalam melakukan kerjasama pelatihan dan temu wicara yang diikuti para hakim dengan tetap menghormati independensi masing-masing lembaga. Dalam hal ini, Mahkmah Agung memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menunjuk dan menetapkan peserta pelatihan serta mengkoordinasikan narasumber dari Mahkamah Agung, Bank Indonesia bertugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan materi pelatihan dan narasumber di bidang kebanksentralan, sedangkan tugas dan tanggung jawab OJK adalah mempersiapkan materi pelatihan dan Narasumber di bidang Sektor Jasa Keuangan.

Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 Tahun ke depan dan segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan MOU ini dibebankan pada anggaran BI dan OJK.

Para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, para pejabat dari BI dan OJK serta undangan lainnya turut hadir dalam acara penandatangan ini. (azh/MN/RS)

Jakarta-Humas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menerima Audiensi dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE.,MM. (25/02/2019)

Lampung – Humas : Mahkamah Agung RI dalam hal ini Biro Hukum dan Humas bersama-sama dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan sosialisasi  terkait tugas dan  fungsi LPS serta workshopTata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pembangunan Untuk  Kepentingan Umum.

Acara yang dihelat sejak hari  Kamis-Jumat tanggal  21 – 22 Februari 2018 di Hotel Novotel, Lampung  ini bertujuan sebagai wahana  sosialisasi tentang pola dan sistem kerja LPS serta aturan-aturan teknis yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.

Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 50  peserta  yang terdiri Hakim Tinggi, KPN, WKPN, Panitera dan Sekretaris  pengadilan negeri se-wilayah hukum  Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan pemateri Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,(Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Arie Budiman (Direktur Grup Litigasi LPS).

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,– menguraikan secara mendalam Perma Nomor 3 Tahun 2016. Bahwa setiap pihak wajib mendukung upaya percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk di dalamnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. “Akan tetapi dalam proses musyawarah pengadaan tanah dan ganti rugi tersebut kerap terjadi ketidaksepakatan. Di sinilah pihak-pihak yang berhak atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian” Ujar Soltoni.

Pemaparan Soltoni tersebut mendapat sambutan hangat dari para peserta sosialiasi yang ditandai dengan antusiasnya para peserta yang sebagian besar para pimpinan pengadilan mengajukan pertanyaan seputar penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dan tahapan-tahapan pemeriksaan keberatan  oleh hakim.

Sedangkan sebelumnya, saat pembukaan acara sosialisasi ini,  Direktur Eksekutif Hukum LPS, Robertus Bilitea menyampaikan bahwa salah satu sumber pembangunan adalah perbankan, sedangkan perbankan mengelola uang masyarakat. Tidak jarang pengelolaan uang masyarakat itu mengalami kegagalan akibat salah kelola oleh pengurus bank. “Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengaktifkan sinergitas dan menyamakan pandangan penegak hukum terkait  LPS” Kata Robert.

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyerahkan cinderamata kepada  Robertus Bilitea, Direktur Eksekutif Hukum LPS, sesaat setelah acara pembukaan. 

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk  capacity building bagi para hakim. “Terlebih lagi apabila ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus sampai ke persidangan dan ternyata melibatkan LPS sebagai salah satu pihak. Jadi hakim-hakim harus memahami betul tugas, fungsi dan wewenang LPS”. Ujar Bob. (Jimmy/Cakra).

JAYAPURA – HUMAS. Jumat 15 Februari 2019 pukul 16.00 WIT, Bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh ketua Tim Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, S.H. dan seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Jayapura. Berikut ini daftar nama 9 anggota Komisi III DPR RI yang turut hadir dalam kunjungan kerja :

1. Erma Suryani Ranik, S.H, Ketua Tim/ Fraksi Demokrat
2. MasintonPasaribu, SH, Anggota/Fraksi Partai PDI Perjuangan
3. Drs. Wenny Warouw, Anggota/Fraksi Partai Gerinda
4. Faisal Muharrami Saragih, S.H.,M.H, Anggota/Fraksi Partai Gerinda
5. Yosef B Badeoda, S.H.,M.H, Anggota/Fraksi Partai Demokrat
6. H. Muslim Ayub, S.H.,M.H,Anggota/Fraksi Partai PAN
7. H. Bahrudin Nasori,S.SI, Anggota/Fraksi Partai PKB
8. Nur Chayati, S.H, Anggota/Fraksi Partai PKB
9. H. Arsul Sani, S.,M.H, Anggota/Fraksi Partai PKS

      Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI ini ketua tim meminta para Ketua Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan isu dan permasalahan yang dihadapi. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura  Bapak Setyawan Hartono, S.H.,M.H, menyampaikan isu terkait kekurangannya sumber daya manusia, Anggaran pengawasan ke daerah, biaya pemeliharaan gedung  (perlu rehab rumah dinas). Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bapak Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH.,M.H menyampaikan Kurangnya anggaran  ke daerah mengingat satker ada 15 satker dalam jajarannya di wilayah Jayapura, Tunjangan kemahalan rendah dan karyawan tidak mendapatkan tunjangan kemahalan tersebut, serta kurangnya SDM. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Bapak Singgih Wahyudi, S.H menyampaikan anggaran biaya keamanan sidang perlu diperhatikan dan perlu koordinasi dengan pihak terkait yang menyangkut Keamanan para Hakim pada saat menjalankan Sidang. Terakhir isu disampaikan oleh dari Kepala Pengadilan Militer III-119  Bapak Letnan Kolonel CHK Puspsyadi, SH mengenai  Gedung Pengadilan Militer yang masih menumpang dan berharap memiliki gedung sendiri, penambahan hakim agar bisa lebih baik dalam melayani masyarakat, Perumahan dinas hakim belum ada, dan Biaya pengiriman berkas perkara yang belum mencukupi karna anggaran yang ada saat ini  12 juta pertahun perlu adanya penambahan.

Menanggapi dan memperhatikan permasalahan – permasalahan yang disampaikan oleh para ketua Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di wilayah Papua, Papua Barat Ketua Tim Komisi III DPR RI dan para anggota, berjanji akan membawa ke forum rapat di DPRI RI Pusat Jakarta.

Agenda rapat kerja Komisi III DPR RI diakhiri pada pukul 17.30 WIT dengan sesi foto bersama para Ketua Pengadilan pada empat (4) Lingkungan Pengadilan di Provinsi Papua dan bertukar cindera mata.

Humas-China: Demikian diungkapkan YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali SH., MH ketika berbicara didepan World Enforcement Conference (WEC 2019) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (Supreme People Court (SPC) of the People of Republic of China) 21-23 Januari 2019 lalu di Shanghai, Tiongkok.

YM KMA diberi kehormatan oleh SPC untuk memberikan sambutan pembuka sekaligus memaparkan topik seputar perkembangan terkini dan tren dalam Organ pelaksana Eksekusi dan Mekanisme Kerjanya

Dalam pidatonya, YM KMA mengatakan bahwa kebutuhan untuk terus menerus meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses eksekusi merupakan tantangan yang dihadapi semua negara, karena pelaksanaan dan mekanisme eksekusi yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan, oleh karenanya sangat penting untuk diberi perhatian khusus.

Dalam pemaparan singkatnya YM KMA menjelaskan, bahwa saat ini Indonesia telah merintis upaya modernisasi manajemen perkara, yang meskipun belum sepenuhnya adalah reformasi dalam bidang eksekusi perdata, namun sangat relevan terhadap masa depan reformasi sistem peradilan perdata secara keseluruhan. KMA menyitir tiga hal penting, pertama, penyempurnaan batas waktu penanganan perkara melalui reformasi sistem kerja seperti melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan  dan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung yang telah secara efektif mempercepat waktu penyelesaian perkara dan menekan tunggakan perkara. Kedua, Implementasi Teknologi dan Informasi yang memungkinkan dilakukannya inovasi dan simplifikasi proses kerja dan monitoring serta evaluasi kinerja dengan lebih efektif dan efisien untuk melayani publik, termasuk disini adalah Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Ketiga, inisiatif penjaminan mutu yang mendorong agar semua proses kerja dilakukan secara terstandardisasi baik dari sisi waktu dan kualitas termasuk menggunakan standar internasional Internation Framework for Court Excellence (IFCE) sebagai parameter penjaminan mutu. YM KMA juga menegaskan bahwa ke depannya agenda sistem eksekusi juga ada dalam agenda penting pembaruan sistem peradilan ke depannya.

Ketua SPC Hon Zhou Qian dalam Kenote Speech nya mengatakan bahwa modernisasi prosedur eksekusi adalah bagian penting bagi komitmen China untuk menegakkan rule of law di negaranya. Implementasi instrumen hukum yang sah adalah kunci prosedural yudisial dan penting untuk menjamin pelaksanaan hukum yang jelas dan menjagai kewibawaan yudisial dan kemurniannya. Selain itu juga penting untuk melaksanakan hak dan kepentingan para pihak yang tepat secara tepat waktu, membangun rule of law dan menunjang pertumbuhan sosial dan ekonomi.

CJ Zhou Qiang dalam pidatonya menjelaskan bahwa sebelumnya China telah mengalami kesulitan dalam penegakan putusan karena keterbatasan situasi obyejtif dan tunggakan eksekusi yang terus tumbuh tiap tahunnya. Kesulitan meliputi kesulitan mengidentifikasi obyek, menjual benda jaminan, SDM dan investasi perangkat keras, telah menghabat pertumbuhan

Selanjutnya CJ Zhou Qian menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan perdata, Mahkamah Agung telah membentuk jaringan sistem investigasi dan pengawasan Headquarters to Headquarters. Sistem ini terhubung dengan 16 Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Urusan Kependudukan, KEmenterian Sumber Daya Alam dan lebih dari 3,900 lembaga keuangan . Melalui sistem ini Mahkamah Agung dapat menarik tidak kurang dari 25 jenis informasi pada 16 kategori seperti real estate, simpanan bank, produk-produk keuangan, kapal, kendaraan, saham, dana online, dan sebagainya.

Konferensi World Enforcement Conference 2019

World Enforcement Conference adalah konferensi yang diadakan SPC untuk mengumpulkan dan bertukar pengalaman, membentuk konsensus, dan meningkatkan standar pelaksanaan putusan pengadilan perdata dan perdagangan.  Konferensi ini yang dihadiri tidak sejumlah 92 peserta dari tidak kurang 29 negara dan 2 organisasi internasional.

Pejabat VVIP yang hadir selain Ketua Mahkamah Agung RI antara lain Ketua Mahkamah Agung Panama, Hon Hernan Antonio De Leon Batista, Ketua Mahkamah Agung Republik Srilanka HNJ Perera, Ketua Mahkamah Agung Laos, Khampane Sitthidampha, dan Ketua Mahkamah Agung Samoa Hon Patu Falefatu Maka Sapolu. Hadir pula Menteri Kehakiman Kamboja Ang Vong Vathana,  sementara itu pejabat lain meliputi pejabat senior Mahkamah Agung masing-masing negara, serta pimpinan otoritas eksekusi masing-masing negara.

Tercatat ada 6 topik yang dibicarakan dalam seminar ini sebagai berikut :

Topik 1: Perkembangan Terkini dan Tren dalam Teknologi Informasi dan Aplikasinya terhadap Eksekusi Perkara Perdata ;

Topik 2: Perkembangan Terkini dan Trend dalam Penelusuran dan Penyelidikan Aset ;

Topik 3: Perkembangan Terkini dan Trend Penjualan Aset melalui Peradilan

Topik 4: Perkembangan Terkini dan Trend dalam Eksekusi Putusan dan Sistem Kredit Sosial

Topik 5 : Perkembangan Terkini dan Tren dalam Organ Pelaksana Eksekusi dan Mekanisme Kerjanya.

Topik 6: Perkembangan Terkini dan Trend Peraturan Perundangan Terkait Eksekusi

Selanjutnya Konferensi ditutup dengan Deklarasi Bersama World Enforcement Conference, suatu deklarasi non-binding yang disusun oleh SPC setelah melalui konsultasi dengan masing-masing delegasi.

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali, SH., MH, didampingi oleh Hakim Agung YM IGA Sumanatha, SH., MH, WKPT DKI Jakarta YM Dr Syahrial Sidik, Kepala Balitbangdiklat Kumdil MARI Dr Zarof Rikar, SH., S Sos, MHum, Kapusdiklat Menpim Edward TH Simarmata, SH., LLM., MTL, Kepala Bagian RUmah Tangga Ahmad Sulaiman, SH., dan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, Aria Suyudi, SH., LLM.