Percepatan Pembangunan ZI Jadi Salah Satu Agenda Pembahasan Rakor

Pontianak | www.pta-pontianak.go.id

Seusai acara pengambilan sumpah dan pelantikan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, pada siang harinya acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat.

Rapat koordinasi kali ini mengangkat tema percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadian Tinggi Agama Pontianak.

Sebelum dipaparkan terkait pembangunan Zona Integritas, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH.,MH lagi mengingatkan kepada jajaran dibawahnya terutama Hakim untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum acara. Apalagi saat ini sudah ada perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut H. Maslihan Saifurrozi menekankan agar putusan yang dibuat oleh Hakim haruslah bersifat final dan tuntas. Pada saat dibacakan, putusan harus sudah selesai, “jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan one day minut dan one day publish” tekannya.

Diluar itu H. Maslihan Saifurrozi tak henti-hentinya dalam segala acara mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga kode etik hakim.

Sementara Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Ibrahim Kardi, SH.,M.Hum mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadian Agama di tahun 2018 yang lalu.

Menurut H. Ibrahim Kardi selaku koordinator pengawasan hasil ini menjadi catatan bagi Pengadilan Agama dalam memperbaiki kinerjanya di tahun 2019.

Pengadilan Agama harus segera menindaklanjutinya dan diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

“Kalo bisa tahun depan temuan ini hanya tersisa satu halaman saja” harapnya.

Di sesi berikutnya Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak secara bergantian memaparkan materi terkait pembangunan Zona Integritas.

Sebagaimana diketahui, Zona Integritas ini menjadi program prioritas dari Ditjen Badan Peradilan Agama yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama percontohan.

Untuk lingkungan Pengadilan Agama di Kalimantan Barat sendiri, hingga saat ini sudah hampir seluruh Pengadilan Agama melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas. (Roni)